Djuanda 13-12-1957 "Laut bukan sebagai pemisah tapi pemersatu kepulauan"

PM Djuanda

PM Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan suatu Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 yang menyambung mata rantai Nusantara kepada NKRI, di mana laut bukan lagi pemisah melainkan pemersatu. Deklarasi itu pun semakin menguat setelah dikeluarkannya Dekrit Presdien 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 45 menjadi konstitusi NKRI. Dengan Dekrit tersebut, tatanan bangsa dulu baru membentuk negara kembali berjalan beserta landasannya Pancasila dan Pembukaan UUD 45.

Deklarasi tersebut pun diteruskan dengan keluarnya UU No 4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang secara sah menggugurkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939. Undang-undang itu pun menjadi turunan dari UUD 45 di antaranya pasal 1 ayat 1, pasal 18, dan pasal 33, yang keseluruhannya mengandung makna kedaulatan Indonesia atas teritorialnya termasuk lautan

Mengukur Kosentrasi Presiden Ke-7 atas Pertahanan Negara dengan Tensi Regional sekitar NKRI

Mari kita telisik Presiden ke 7 JOKO WIDODO

Bila berfikir sebagai Presiden ke-7, konsep pertahanan Negara saat ini sejatinya menyesuaikan dinamika kawasan dan arah budged Pertahanan Negara Regional yang sesungguhnya menyimpan "paket" penggunan kedepannya, seperti Tionkok dengan Budged Militer yang fantastik, Singapore-Malaysia-Philipine-Thailand-Vietneam yg memainkan pola kedekatan dengan Super power dan Super power baru (India dan China), sementara Australia dengan Permaian Good Dog Good Boy. 

Awal mula Presiden ke-1, Sukarno tidaklah punya konsep militer, hanya saja penggabungan konsep Politik dan nuansa kenegarawanan yg karismatik dapat menumbuhkan patriotisme dadakan dan hal ini ter apresiasi oleh negara yang berkepentingan atas pemenang WW2, dimana terbagi 2 Blok (Timur-Barat / Demokrasi-Komunis), sehingga Sukarno sangat lihat memainkan peran di tengah 2 episentrum Super power masa itu, dengan adanya issu wilayah yg belum diserahkan Belanda, berdatanganlah berbagai ALUTSISTA "Anyar" masa itu dan semua diarahkan ke Timur Indonesia. namun KONSEP PERTAHANAN sebenarnya tidaklah muncul, yang pada akhirnya, semua PERKAKAS ANYAR itu jadi rongsokan pada masa kejatuhan Sukarno dan transisi ke Jend Pur Suharto.

Bila kita menelisik Pemerintahan Presiden Ke-2 (Jendral Pur Suharto) melakukan penumpukan kekuatan di Java, karena dulu naiknya Jendral ini dikarenakan kuatnya dukungan USA dan Brithis Raya sehingga dipaksa harus mengikuti kemauan dan rancangan USA dan Brithis raya, akhirnya semua berfikir Java Central adalah yang utama, Lihat saja selama ini dimana sih alamat Divisi I dan II Kostrad.  Lihat saja dimana lokasi pangkalan utama AL dan komando kekuatan Marinir berada.  Meski beberapa skuadron jet tempur ada di luar Jawa tetap saja pergelaran kekuatan militer dan alutsista ada di jantungnya Indonesia, pulau Jawa. Bahkan seluruh MBT Leopard dan Tank Marder yang akan datang dalam waktu dekat masih  juga diletakkan di Jawa. Lebih dalam lagi, apakah Suharto berfikir apa yg dilakukan Negara Regional dengan Kepentingan NKRI dimasa itu, jawabanya adalah 'SAYA TANYA DULU SAUDARA USA dan SAUDARI BRITISH RAYA" apa mau mereka ...?

Presiden ke 3 dan Presiden Ke 4, tidaklah banyak yang bisa di banggakan, maklum masa itu adalah transisi demokrasi yang luar biasa yang saban hari gaung nya adalah "PEOPLE POWER", hanya saja banyak pendekatan Pertahanan secara Mikro dan pembenahan regulasi yang sudah dilahirkan, dan diakhir tercetusnya pemisahan ABRI, menjadi TNI dan POLRI, ini adalah langkah baik sehingga ada model, Pertahanan adalah TNI dan Keamanan adalah POLRI. serta jangan lupa Pergesaran Panglima TNI dari 3 Matra secara bergantian dijalankan.

 

Memasuki era Presiden ke 5, Megawati sukarno Putri memulai banyak pemikiran "LOOK OUT", namun karena aroma politik sangat kental, dan komposisi liquiditas RI saat itu sangat memprihatikan sehingga tidak terlihat banyak yang berubah, hanya saja "jangan Lupa" Megawati mengawali Sukhoi datang menjadikan kita berfikir pertahan menyeluruh itu penting, air power perlu dikumandangkan, mengingat saat itu, SAUDARA dan SAUDARI SUHARTO melakukan embargo atas ALUTSISTA yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun jangan lupa apa yg dicapai Presiden ke 3 dan Presiden ke 4, juga ditindak lanjuti Presiden Ke 5 untuk kelengkapan regulasi den pendekatan hal mikro dengan menempatkan Panglima TNI yg sudah mulai berfikir LOOK OUT, dimana mengurai Java Centris dalam pola pemusatan kekuatan militer RI sudah mulai di cairkan dengan pengembangan dan penambahan kekuatan 3 matra dibeberapa pulau besar.

Kehadiran Presiden ke 6, Jendral Pur SBY, sudah terpatri dari ke ikut sertaan SBY dalam Kabinet di 4 Presiden yang silih berganti dari masa 1996 - 2004, Mengingat luasnya wilayah tanah air kita dan untuk merespon cepat pengamanan teritori Indonesia, sangat dibutuhkan model pertahanan wilayah gabungan. Kogabwilhan berbeda dengan Kowilhan yang dibubarkan pertengahan tahun 80an.  Kowilhan lebih berorientasi pertahanan darat meski membawahi Kodau dan Daeral di wilayahnya.  Maklum saja jumlah armada kapal perang hanya berkisar 80an, Marinir hanya 3 batalyon dan alutsista udara semacam pesawat tempur saat itu masih ditumpuk di Jawa dan hanya memiliki 3 skuadron. Disadari oleh Presiden ke 6 yang sebentar lagi purna tugas, banyak SBY lakukan untuk Penghebatan dan pembagusan kekuatan pertahanan RI di era SBY walaupun akan berakhir beberapa bulan ke depan, akan “dipuncakpasskan” dengan pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Model pertahanan ini adalah komando integrasi matra AD, AL dan AU dalam ruang wilayah masing-masing dengan kemampuan reaksi cepat bersengat lebah jika ada yang berani mengancam dan mengganggu teritori.

 

Ada pemikiran kalangan Politisi, bahwa lebih baik militer RI memperbanyak dulu jumlah alutsistanya baru kemudian membentuk Kogabwilhan. Mana lebih baik membangun rumahnya lebih dulu baru membeli perabotnya atau membeli perabotnya dulu baru membangun rumahnya. Sebenarnya kalau kita memandang suasana panen raya alutsista tahun ini dan suasana hiruk pikuk di MEF II (2015-2019) nanti maka sudah selayaknya kita bangun rumahnya lebh awal. Karena jika Kogabwilhan dibangun tahun ini maka isian perabotnya dalam rentang 5-10 tahun akan segera terisi dan terdistribusi. Dengan berasumsi bahwa angggaran pembelian alutsista di MEF II mencapai US $ 20 milyar maka isian alutsista selama lima tahun ke depan diyakini akan mampu menampung kebutuhan perabotan rumah Kogabwilhan meski belum ideal. Jika diprediksi target pemenuhan kebutuhan alutsista Kogabwilhan adalah sampai tahun 2024 (MEF III) maka kebutuhan perabotan ideal itu akan terpenuhi.  Salah satu indikator pendukungnya yang mesti dipenuhi adalah peningkatan belanja senjata alutsista dari US $15 milyar di MEF I menjadi US $ 20 milyar di MEF II dan US $ 28 milyar di MEF III.  Angka-angka ini sangat realistis sejalan dengan perjalanan peningkatan kekuatan ekonomi dan kesejahteraan kita.

Terpilihnya Presiden ke 7 dengan amanat dan keputusan KPU, yang sebentar lagi dikuatkan oleh MK, maka seyogyanya JOKO WIDODO berfikir mantap dengan melanjutkan MEF II dan tidak ragu menjalankan konsep pertahanan yang sudah dilakukan Presiden ke 6 dengan tidak lagi menumpuk JAVA CENTRIS, lihat saja apa yang dimaksud dengan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan)

Kogabwilhan adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan kekuatan pemukul TNI di sekitar hotspot yang diprediksi menjadi ancaman teritori dan separatis.  Natuna, misalnya sangat jelas bentuk ancamannya karena di perairannya ada persinggungan klaim teritori dengan si Naga Cina yang mulai menunjukkan keangkuhan militernya.  Pola tingkah militer negeri itu mau tak mau harus disikapi dengan kehadiran militer RI yang terus menerus di sepanjang tahun untuk mengawal perairan Natuna.

Pengawalan yang terus menerus tentu memerlukan isian ketersediaan alutsista  utamanya AL dan AU.  Beruntunglah dalam waktu dekat ini 3 kapal perang Bung Tomo Class akan tiba sedangkan untuk AU sudah mulai berdatangan jet tempur F16CD.  Juga berbagai alutsista jenis lain. Sekedar gambaran bedanya hotspot Aceh dan Natuna adalah model pergerakan militernya dan jenis ancamannya.  Untuk Natuna jelas merupakan ancaman pagar teritori dan lebih banyak pergerakan alutsista AL dan AU. Bahkan jika terjadi konflik terbuka jenis pertempurannya adalah pertempuran laut dan udara.  Sedangkan Aceh dengan ancaman separatisnya akan lebih banyak pergerakan pasukan dan alutsista AD.

untuk TNI AD, inilah setumpuk ALUTSISTA yang sudah dan sedang berdatangan:

untuk TNI AL, inilah setumpuk ALUTSISTA yang sudah dan sedang berdatangan:

untuk TNI AU, inilah setumpuk ALUTSISTA yang sudah dan sedang berdatangan:

Kehadiran Kogabwilhan memang diperlukan untuk memastikan langkah cepat mendeteksi, menganalisis dan memukul lawan di batas teritori dengan perintah panglima “regional” Kogabwilhan.  Namun isian perabotnya mutlak harus ada.  Jangan sampai ada rumah, perabot baru mau akan diisi. Biak AFB yang direncanakan sebagai pangkalan skuadron jet tempur untuk saat ini semua sudah tersedia, landasan, apron, satuan radar, paskhas namun alutsista utamanya berupa jet tempur belum tersedia.  Padahal kehadiran skuadron tempur TNI AU di Papua ini sangat diperlukan.  Bukankah dengan lebih seringnya lalu lalang jet tempur di Papua akan memberikan dampak kebanggaan bagi warga bangsa disana sekaligus pengawalan teritori udara yang memadai.

Kita berharap tidak ada kendala teknis dalam pembentukan minimal 1 Kogabwilhan sebelum perayaan 5 Oktober 2014 mendatang. Bukankah perayaan HUT TNI kali ini akan menjadi perayaan terbesar sepanjang sejarah TNI dengan memamerkan seluruh jenis alutsista yang baru dibeli sekaligus perpisahan dengan panglima tertinggi yang berjasa besar memodernisasi militer Indonesia. Jika Kogabwilhan dibentuk sebelum atau bersamaan dengan peringatan HUT TNI nanti, diniscayakan akan menjadi momentum gagah untuk memastikan berjalannya doktrin “berani masuk digebuk”.

Jika kendalanya ada di “pemegang kendali” bintang tiga Kogabwilhan, maka pola giliran antar matra bisa diterapkan sebagaimana jabatan panglima TNI.  Saat ini semua matra TNI sedang mengembangkan organisasinya. Armada TNI AL dikembangkan menjadi 3 armada tempur, Kostrad juga menjadi 3 divisi, Marinir tak ketinggalan dengan memekarkan diri menjadi 3 Pasmar.  Alutsista baru MEF 1 terus berdatangan dan akan terus dipesan dalam MEF2 nanti.  Maka Kogabwilhan adalah bagian dari strategi transmigrasi alutsista dan pasukan untuk tidak lagi Java Centris.  Moga-moga seperti itulah kabarnya Kogabwilhan, tinggal tunggu waktu yang tepat untuk pengumumannya.

di komandani Mayjen (pur) Purnawirawan Kivlan Zen.. ada 37 mantan Jendral di gerbong Prabowo-Hatta

Adapun, daftar jenderal pendukung Parbowo-Hatta  sebagai berikut:

Jenderal TNI Purnawirawan Djoko Santoso, Mantan Panglima TNI

Laksmana TNI Purnwirawan Widodo AS, Mantan Panglima TNI

Irjen Pol Purnawirawan Farouk Muhammad Syechbubakar, Mantan Kapolda NTB

Letjen Purnawirawan M Yunus Yosfiah, Mantan Panglima Pangdam II Sriwijaya

Letjen Purnawirawan Johanes Suryo Prabowo, Mantan Kepala Staf Umum TNI

Letnan TNI Purnawirawan Syarwan Hamid, Mantan Kassospol TNI AD

Letnan TNI Purnawirawan Suharto, Mantan Komandan Korps Marinir

Mayjen TNI Purnawirawan Syamsir Siregar, Mantan Kepala BIN

Brigjen Pol Purnawirawan Taufiq Effendi, Mantan Staf Ahli Kapolri

Laksdya TNI Purnawirawan Adang Darajatun, Mantan Wakapolri

Laksdya TNI Purnawirawan Freddy Numberi, Mantan Menteri Perhubungan

Jenderal TNI George Toisutta, Mantan Kepala Staf TNI-AD

Letjen TNI Purnawirawan Burhanuddin, Mantan Pangdam I Bukit Barisan

Laskdya TNI Purnawirawan Moeklas Sidik, Mantan Wakil Kepala Staf TNI Al

Mayjen TNI Purnawiran Sudrajat, Mantan Kapuspen TNI

Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen, Mantan Kepala Staf Kostrad

Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edhie Wibowo, Mantan Kepala Staf AD

Mayjen TNI Purnawirawan Hendradji Supanji, MAntan ASPAM KASAD

Letjen TNI Purnawirawan Cornel Simbolon, Mantan Wakil KSAD

Letjen TNI Purnawirawan Joko Sumaryono, Mantan Sesmenko Polhukam

Letjen TNI Purnawirawan Romulo Robert Simbolon, Mantan Sesmenko Polhukam

Mayjen TNI Purnawirawan Nachrowi Ramli, Mantan Kepala Lembaga Sandi Negara RI

Mayjen Purnawirawan Bimo Prakoso, Mantan Staf Lemhanas

Mayjen TNI Purnawirawan Tono Suratman, Mantan Asops TNI

Mayjen Purnawirawan Amir Sembiring, Mantan Dankodiklat AD

Mayjen TNI Purnawirawan Glenny Kairupan, Mantan Dosen Lemhanas

Mayjen TNI Purnawirawan Johnny Wahab, Mantan Koorsahli KSAD

Mayjen TNI Purnawirawan Mahidin Simbolon, Mantan Pangdam XVII Trikora

Mayjen TNI Purnawirawan Soenarko, Mantan Danjen Kopassus

Mayjen TNI Purnawirawan Chairawan, Mantan Komandan Grup 4 Sandi Yudha Kopassus

Marsda Purnawirawan Eko Edi Santoso, Mantan Komandan Kodikau

Irjen Pol Purnawirawan Tommy Trider Jacobus, Mantan Kapolda Papua

Brigjen Purnawirawan Pol Timbul Sianturi, Mantan kadispenum Mabes Polri

Marsma Wutanto Juwono, Mantan Penerbang TNI AU

Marsma Purnawirawan Istowo, Mantan Asper Kepala Staf TNI

Mayjen Purnawirawan Chairawan, Mantan Staf BIN

di komandani oleh Jend (pur) Luhut Pandjaitan.. ada 35 mantan Jendral di gerbong JOKOWI-JK

Daftar jenderal pendukung Jokowi-JK  sebagai berikut:

1. Mantan Panglima ABRI/Menhan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto
2. Mantan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan
3. Mantan Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso
4. Mantan Dankodilat TNI AD Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Pandjaitan
5. Mantan KSAL Laksamana Purnawirawan Tedjo Edi
6. Mantan KSAD Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Rozi
7. Mantan Kapolri Jenderal Pol Purnawirawan Da’I Bachtiar
8. Mantan Kepala Bais Letjen TNI Purnawirawan Farid Zainudin
9. Mantan Kepala Bais Marsekal Madya Purnawirawan Ian Santoso
10. Mantan Pangdam Bukit Barisan Mayjen TNI Purnawirawan Tritamtomo
11. Ketua DPP PDIP Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin
12. Mantan Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Purnawirawan Tyasno Sudarso
13. Mantan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Jenderal TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondakh
14. Mantan Wakil KSAD Letnan Jederal TNI Purnawirawan Sumarsono
15. Mantan Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Purnawirawan Syarifuin Tippe
16. Mantan Kepala BAIS Letjen TNI Purnawirawan Zainudin
17. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf Solikin
18. Mantan Dirdik Sesko TNI Mayjen TNI Purnawirawan Bambang Ismoyo
19. Mantan Gubernur TNI Akademi TNI AU Mayjen TNI Purnawirawan M. Luthfi Letto
20. Mantan Dirjen Ranahan Departemen Pertahanan Marsekal Muda TNI Purnawirawan Basri Sidehabi
21. Mantan Dirjen Perencanaan Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Marsda TNI Purnawirawan Pieter LD Wattimena
22. Mantan Panglima Komando Armada Timur TNI AL Laksama Muda TNI Purnawirawan Sosialisman
23. Mantan Widya Iswara Utama Bidanga Ekonomi 23 Lemhamnas Laksda TNI Purnawirawan Abdul Malik Yusuf
24. Laksda TNI Purnawirawan Franky Kaihutu
25. Mantan Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Pol Purnawirawan Andi Masmiat
26. Mantan Widya Iswara Utama Sespim Polri Lemdikpol Irjen Pol Eddy Kusuma Wijaya
27. Mantan Kabinda Maluku Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono
28. Mantan Dirjen Strategis Sesko TNI Brigjen TNI Purnawirawan Djamhur Suhana
29. Mantan Kadislitbangal Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Songkal VH SImanjuntak
30. Mantan Staf Ahli KSAU Marsekal Pertama TNI Purnawirawan Yopie Kiriweno
31. Sekjen Dewan Harian Nasional ’45 Brigjen TNI Purnawirawan Abdul Salam Mustam
32. Ketua MPR RI Irjen Pol Sidarto Danusubroto
33. Laksda Purnawirawan Dadi Sunato
34. Irjen Purnawirawan Edy K
35. Mantan Kepala BIN Major Jenderal Purnawirawan Muchdi PR (yang mendukung Jokowi-JK melalui Relawan Matahari Indonesia)

Senior SBY, para Pettinggi dulunya di TNI / ABRI: Sebut 'Kapal Karam', SBY Tegaskan: Saya Panglima Tertinggi

suasana hati Pak SBY, disaat mendengar laporan ter verifikasi...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono geram terhadap pihak yang mencoba menarik anggota TNI-Polri aktif untuk terlibat dalam kegiatan politik. Pihak tersebut bahkan menyebut SBY sebagai "kapal karam" yang sudah harus ditinggalkan anak buahnya.

"Saya itu antifitnah. Saya anti karena demi kehormatan dan keadilan," kata SBY.

Menurut SBY, pihak tersebut juga mengatakan perwira TNI lebih baik mendukung “kapal yang masih berlayar atau matahari yang masih bersinar”. Hal ini mengacu pada sosok calon presiden yang akan menggantikan SBY pada 20 Oktober mendatang.

"Jangan tergoda, meski mungkin ditawarkan adanya jabatan teras politik," kata SBY.

Sebagai anggota TNI-Polri, menurut dia, seorang perwira terikat pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Perwira juga terikat pada ketentuan konstitusi dan undang-undang yang mewajibkan TNI-Polri bersikap netral secara institusi dan pribadi dalam kegiatan politik.

"Saya sebagai pemimpin tertinggi TNI-Polri tak rela. Ini tak baik untuk TNI-Polri dan tak baik untuk negara," kata SBY.

sumber: FRANSISCO ROSARIANS

Menlu mengkonfirmasi : Tujuh Polisi Indonesia Masuk Tim Investigasi MH17

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan tujuh anggota kepolisian Indonesia bergabung dengan tiga tim investigasi internasional di Kiev, Ukraina. Tiga tim investigasi ini akan mengusut peristiwa jatuhnya pesawat komersial Malaysia Airlines MH17.

"Hingga tim berangkat dari Jakarta, Kedutaan Besar Indonesia di Kiev masih terus mewakili seluruh kegiatan tim investigasi internasional," kata Marty di Istana Negara, Ahad, 20 Juli 2014.

Ia menuturkan tiga tim telah dibentuk di Kiev yang dikomandoi Deputi Perdana Menteri Ukraina. Tiga tim tersebut akan berkerja dengan fokus masalah penerbangan, penyelidikan puing, dan masalah konsuler.

"KBRI sudah duduk di tim itu dan ikut proses briefing, jadi tim yang dari Jakarta ketika tiba sudah ada pijakan," ujar Marty.

Menurut ia, tim investigasi internasional hingga saat ini masih berada di Kiev. Tim tersebut belum mulai turun ke lapangan atau tempat kejadian. Proses investigasi akan dimulai saat kondisi memungkinkan karena masih terjadi dinamika antara Pemerintah Ukraina dan kelompok separatis Pro-Rusia. (Baca juga: Investigator Belum Bisa Masuk Lokasi Jatuhnya MH17)

Meski tak detail, Marty memaparkan tim masalah penerbangan akan mencari tahu penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya MH17. Tim penyidikan puing akan bekerja untuk mencari dan memulangkan seluruh jenazah, termasuk seluruh barang dan perlengkapan pribadi penumpang. Sedangkan tim masalah konsuler akan mengadakan upaya penyelesaian kasus jatuhnya MH17 dengan seluruh prosesnya

sumber :FRANSISCO ROSARIANS

Adakah imbas: "BERSIAP TINGGALKAN KAPAL KARAM", hingga SBY Berhentikan Kepala Staf TNI AD

"Panglima menelepon saya dan mengabarkan pemberhentian tersebut," kata Budiman

satu Jendral Bintang 4 (KASAD) jadi Petinggi AD yg terkena imbas atas PILPRES 2014, dikarenakan adanya laporan yang ter validasi yakni ada Petinggi TNI yg tersapu angin tarik-menarik dari kubu calon Presiden 2014-2019, dimana hingga terhembus statement : "BERSIAP TINGGALKAN KAPAL KARAM"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan memberhentikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman. Menurut Budiman, pemberhentian itu disampaikan melalui Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Budiman, yang dilantik sebagai KSAD pada September tahun lalu, akan memasuki masa pensiun pada 25 September 2014. Budiman menyatakan tak menanyakan alasan pemberhentian. "Saya cuma bilang, 'Siap laksanakan, silakan Pak,'," kata Budiman.

Rencananya, Budiman diberhentikan pada Jumat, 25 Juli atau dua bulan lebih cepat. Belum jelas benar alasan pemberhentian Budiman. 

SUMBER : www.tempo.co/read/news/2014/07/21/078594729/SBY-Berhentikan-Kepala-Staf-TNI-AD